Ditapis dengan
Akutansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual /
Yang diterima : jil. 2
- Edisi
- Cetakan 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-7810-34-1
- Deskripsi Fisik
- vii, 298 halaman :ilustrasi ;25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.661 MAR a
Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789796927487
- Deskripsi Fisik
- x, 230 hal. : il. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.3 Suw p
Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789796927487
- Deskripsi Fisik
- x, 230 hal. : il. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 657.3 Suw p
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9790652518
- Deskripsi Fisik
- vi, 526 hlm. : 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9790652518
- Deskripsi Fisik
- vi, 526 hlm. : 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Undang-Undang Pemda :UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790075924
- Deskripsi Fisik
- viii, 646 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Undang-Undang Pemda :UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790075924
- Deskripsi Fisik
- viii, 646 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah