Perpustakaan UIN Jurai Siwo Lampung
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska terbitnya PERMA RI...
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pid…
- 刊行
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- 校合
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- シリースタイトル
- -
- 請求記号
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska terbitnya PERMA RI...
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pid…
- 刊行
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- 校合
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- シリースタイトル
- -
- 請求記号
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska terbitnya PERMA RI...
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pid…
- 刊行
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- 校合
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- シリースタイトル
- -
- 請求記号
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska terbitnya PERMA RI...
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi 4. Hukum Acara Pid…
- 刊行
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- 校合
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- シリースタイトル
- -
- 請求記号
- 345.01 Kri s