Ditapis dengan
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar
Bibliografi hlm, 345-355. ; ilus
- Edisi
- Ed. Revisi
- ISBN/ISSN
- 9786024122850
- Deskripsi Fisik
- xiv, 358 hlm. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- U 364.132 3 Wid p c.
Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) : Kajian…
Bibliografi hlm, 549
- Edisi
- Ed. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790072268
- Deskripsi Fisik
- xiv, 556 hlm. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- U 345.01 Erm m c.
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah