Ditapis dengan
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi
Pada dewasa ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789794142073
- Deskripsi Fisik
- xii, 288 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 San p
Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi
Pada dewasa ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789794142073
- Deskripsi Fisik
- xii, 288 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 San p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah