Ditapis dengan
Teknik pembuatan akta badan usaha di era digital
Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persek…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790079243
- Deskripsi Fisik
- x, 355 hlm. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.06 SAL t
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup :perspektif viktimologi dalam …
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dewasa ini terus meningkat dengan menimbulkan dampak dan korban sangat sangat kompleks. Permasalahan ini tidak terlepas daripenegakan hukumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (substansi perundang- undangan di bidang lingkungan hidup). Analisa penulis dalam buku ini disimpulkan ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789791305266
- Deskripsi Fisik
- x, 199 halaman ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 Muh k
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup :perspektif viktimologi dalam …
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dewasa ini terus meningkat dengan menimbulkan dampak dan korban sangat sangat kompleks. Permasalahan ini tidak terlepas daripenegakan hukumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (substansi perundang- undangan di bidang lingkungan hidup). Analisa penulis dalam buku ini disimpulkan ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789791305266
- Deskripsi Fisik
- x, 199 halaman ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 Muh k
Perkembangan kejahatan korporasi :dampak dan permasalahan penegakan hukum
Semula, suatu kejahatan hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada kejahatan konvensional. Namun dengan munculnya teori yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan American Sosiological Society tahun 1939, yang disebut dengan white-collar crime telah menambah perbendaharaan tentang perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi. Namun demikian, bukan berarti pemahaman mas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024222192
- Deskripsi Fisik
- vii, 256 hlm. : ilus. ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.03 Amr p
Budaya korporasi :elemen fundamental transformasi korporasi
Buku ini dipengaruhi oleh pengalaman penulis saat membangun budaya korporasi di Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Dari proses transformasi itu, penulis mengimplementasikan berbagai teori dan konsep pengembangan budaya korporasi. Hasilnya adalah berbagai teori itu kadang tidak serta-merta mudah diimplementasikan. Dibutuhkan seni dan cara tertentu untuk mengadaptasinya agar bisa diimplementasi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024123390
- Deskripsi Fisik
- xliv, 691 hlm. : ilus. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.74 Yus b
Budaya korporasi :elemen fundamental transformasi korporasi
Buku ini dipengaruhi oleh pengalaman penulis saat membangun budaya korporasi di Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Dari proses transformasi itu, penulis mengimplementasikan berbagai teori dan konsep pengembangan budaya korporasi. Hasilnya adalah berbagai teori itu kadang tidak serta-merta mudah diimplementasikan. Dibutuhkan seni dan cara tertentu untuk mengadaptasinya agar bisa diimplementasi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024123390
- Deskripsi Fisik
- xliv, 691 hlm. : ilus. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.74 Yus b
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah