Ditapis dengan
Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008
Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797693343
- Deskripsi Fisik
- xiii, 193 hlm. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 093 Mar t
Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008
Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797693343
- Deskripsi Fisik
- xiii, 193 hlm. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 093 Mar t
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah