Ditapis dengan
# Debug Box
/var/www/html/slims9/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Undang-Undang dan Peraturan%" ]
Undang-undang kepegawaian lengkap : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang…
- Edisi
- Cet. 4
- ISBN/ISSN
- 979-3421-31-2
- Deskripsi Fisik
- x, 426 hlm. : ilus. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.068 Ind u
- Edisi
- Cet. 4
- ISBN/ISSN
- 979-3421-31-2
- Deskripsi Fisik
- x, 426 hlm. : ilus. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.068 Ind u
Undang-undang pokok perkawinan beserta peraturan perkawinan khusus untuk angg…
- Edisi
- Cet. 7
- ISBN/ISSN
- 979-8767-77-2
- Deskripsi Fisik
- vii, 309 [1] hlm. : ilus. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 346.016 Ind u
- Edisi
- Cet. 7
- ISBN/ISSN
- 979-8767-77-2
- Deskripsi Fisik
- vii, 309 [1] hlm. : ilus. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 346.016 Ind u
Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008
Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797693343
- Deskripsi Fisik
- xiii, 193 hlm. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 093 Mar t
Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008
Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797693343
- Deskripsi Fisik
- xiii, 193 hlm. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 093 Mar t
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah