Ditapis dengan
Akibat hukum perkawinan tidak tercatat (sirri) terhadap kedudukan hak nasab a…
ABSTRAK AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRRI) TERHAD AP KEDUDUKAN HAK N ASAB ANAK SETEL AH ADANY A PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Oleh DENIALFIAN NPM. 11810014 Kata Kunci: Perkawinan sirri, hak nasab, putusan MK Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak saja dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, tetapi juga oleh masyarakat. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 61 hal. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 044 Hukum 2015
Analisis dasarpertimbangan hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro dalam…
ABSTRAK ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM LEMBAGA PEMASYARATAN KELAS IIA METRO DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro) Oleh DEWI CAHYA RINI NPM 13810001 P Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Korupsi Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 81 hal. : 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 040 Hukum 2015
Analisis yuridis prosedur lelang terhadap hak tanggungan di PT Bank Rakyat In…
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR LELANG TERHADAP HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH: TRIUTAMI NPM. 11810065 e-mail: Triutami212@ymail.com Abstrak Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan Lelang, Hak Tanggungan, Pemenang Lelang. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6 memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas keku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 187 hal. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 037 Hukum 2015
Analisis yuridis prosedur lelang terhadap hak tanggungan di PT Bank Rakyat In…
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR LELANG TERHADAP HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH: TRIUTAMI NPM. 11810065 e-mail: Triutami212@ymail.com Abstrak Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan Lelang, Hak Tanggungan, Pemenang Lelang. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6 memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas keku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 187 hal. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 037 Hukum 2015
Hukum bisnis untuk perusahaan :teori dan contoh kasus
Dfnamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimung-kinkan dengan berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027985537
- Deskripsi Fisik
- xviii, 278 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.07 Sal h
Hukum adat Indonesia :suatu pengantar
Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia, seperti di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum"SafinatulHukkamFiTakhlisilKhassam"yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028650014
- Deskripsi Fisik
- x, 182 hal. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.559 8 Wul h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah