Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya Dr. Erina Pane, S.H,M.H, Armen Yasir, S.H., M.H, Dr. Suwondo, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata SH, MH, Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.H, Dr. Tisnanta SH, M.Hum dan seluruh dosen yang telah memberikan banyak pengetahuan pada penulis selama menempuh studi. Teriring doa kepada Ayahanda (Aim) H. Kemas Abdul Wahab atas seluruh …

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya Dr. Erina Pane, S.H,M.H, Armen Yasir, S.H., M.H, Dr. Suwondo, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata SH, MH, Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.H, Dr. Tisnanta SH, M.Hum dan seluruh dosen yang telah memberikan banyak pengetahuan pada penulis selama menempuh studi. Teriring doa kepada Ayahanda (Aim) H. Kemas Abdul Wahab atas seluruh …

Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap : pemeriksaan sidang pengadilan,b…

Bibliogarfi : hlm.665-668

Anak bukan untuk dihukum : catatan pembahasan uu sistem peradilan anak

Edisi

Cet.2

ISBN/ISSN

978-979-007-488-0

Deskripsi Fisik

xx,272 h; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 345.08 Nas a c.

Hukum kontrak :perjanjian, pinjaman, dan hibah

Buku ini mengkaji dan menganalisis tentang perkembangan kontrak-kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik pada rnasyarakat internasional maupun nasional. Jenis kontrak yang disajikan di atas, dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu kontrak yang berdimensi nasional dan internasional. Kontrak yang berdimensi nasional, meliputi perjanjian pinjaman daerah, perjanjian hibah daerah, p…

Hukum islam : pengantar ilmu hukum islam di indonesia

Bibliografi :hlm. 131-135

Penafsiran tematik hukum notaris Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN - P) merupakan pengaturan dan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris Indonesia. Secara substansi, buku ini hanya berisi beberapa ketentuan dalam UUJN - P yang memerlukan penjelasan atau penafsiran sehing…

Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia

Crucial point dart Buku ini adalah mengkaji politik hukum keimigrasian di Indonesia terutama terkait dengan pernberian izin tinggal terbatas bagi Drang asing atau warga negara asing di Indonesia. Substansi buku ini cukup lengkap, mulai dari pengertian, dasar, dan ruang lingkup hukum keimigrasian; latar belakang pengguna Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia; konsep perizinan, p…

Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia

Crucial point dart Buku ini adalah mengkaji politik hukum keimigrasian di Indonesia terutama terkait dengan pernberian izin tinggal terbatas bagi Drang asing atau warga negara asing di Indonesia. Substansi buku ini cukup lengkap, mulai dari pengertian, dasar, dan ruang lingkup hukum keimigrasian; latar belakang pengguna Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia; konsep perizinan, p…

Illegal fishing :pertanggungjaaban pidana korporasi di wilayah perairan Indon…

Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun…