Ditapis dengan
Analisis yuridis prosedur lelang terhadap hak tanggungan di PT Bank Rakyat In…
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR LELANG TERHADAP HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH: TRIUTAMI NPM. 11810065 e-mail: Triutami212@ymail.com Abstrak Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan Lelang, Hak Tanggungan, Pemenang Lelang. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6 memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas keku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 187 hal. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 037 Hukum 2015
Analisis yuridis prosedur lelang terhadap hak tanggungan di PT Bank Rakyat In…
ANALISIS YURIDIS PROSEDUR LELANG TERHADAP HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk OLEH: TRIUTAMI NPM. 11810065 e-mail: Triutami212@ymail.com Abstrak Kata Kunci: Prosedur Pelaksanaan Lelang, Hak Tanggungan, Pemenang Lelang. Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6 memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas keku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 187 hal. 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 037 Hukum 2015
Hukum bisnis untuk perusahaan :teori dan contoh kasus
Dfnamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimung-kinkan dengan berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027985537
- Deskripsi Fisik
- xviii, 278 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.07 Sal h
Hukum adat Indonesia :suatu pengantar
Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia, seperti di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum"SafinatulHukkamFiTakhlisilKhassam"yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028650014
- Deskripsi Fisik
- x, 182 hal. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.559 8 Wul h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antafa kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar pnnsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang la…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797690288
- Deskripsi Fisik
- xviii, 392 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah