Ditapis dengan
Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 :tata negara, perd…
Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9799226694
- Deskripsi Fisik
- cxxii, 1944 : il. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind h
Undang-Undang Pemda :UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790075924
- Deskripsi Fisik
- viii, 646 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Undang-Undang Pemda :UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790075924
- Deskripsi Fisik
- viii, 646 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…
Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786029557596
- Deskripsi Fisik
- 352 hlm. : 18 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…
Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786029557596
- Deskripsi Fisik
- 352 hlm. : 18 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 u
Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia ditinjau dari hukum…
Bibliografi : hlm. 363-373
- Edisi
- Ed. 1, Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-602-873-007-5
- Deskripsi Fisik
- xvi, 376 hlm. ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2X4.541 Dju p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah