Ditapis dengan
Pengantar hukum administrasi Indonesia :
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9794203238
- Deskripsi Fisik
- xi, 382 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Had p
Aplikasi pengolahan data administrasi sewa Perumahan Rusunawa di Jl. KH Dewan…
ABSTRAK APLIKASI PENGOLAHAN DATA ADMINISTRASI SEWA PERUMAHAN RUSUNAWA Dl JL. Kl HAJAR DEWANTARA IRINGMULYO KOTA METRO Dl DINAS PU DAN PERUMAHAN KOTA METRO OLEH PENNY PUJI LESTARI 12410095 Kunci: Aplikasi Pengolahan Data, Administrasi Sewa Perumahan Rusunawa, Java, mySQL, Dinas PU dan Perumahan Kota metro,. Tugas akhir mi merupakan hasil dari analisis dan observasi yang penulis lakukan t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvii, 112 hal. : il. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 077 DIII MIK 2015
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027768918
- Deskripsi Fisik
- 320 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Hukum administrasi negara
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antafa kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar pnnsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang la…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789797690288
- Deskripsi Fisik
- xviii, 392 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Rid h
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah