Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…
Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…
Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pe- milihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa¬ kilan Rakyat Daerah ini menyempurnakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan tahapan tersebut dimulai sejak…
UNDANG-UNDANG PEMILUKADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHON 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Inilah naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang …
Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…