Pengantar hukum perbankan Indonesia

Buku ini mencoba menjelaskan tentang berbagai aspek tentang hukum perbankan agar mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berminat bergelut dalam bidang perbankan dalam praktik maupun bagaimana hukum dicermati secara normatif.

Hukum dagang internasional :dalam kerangka studi analitis

Buku ini mencoba menjawab semua permasalahan di atas dengan terlebih dahulu menguraikan eksistensi GATT dan WTO dalam era globalisasi, aspek-aspek hukum perdagangan internasional dalam kerangka GATT dan WTO, serta peran pemerintah dalam mengantisipasi pasar bebas. Kemudian, juga dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794213101

Deskripsi Fisik

xi, 252 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Abd h

Hukum acara peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

9794213101

Deskripsi Fisik

xi, 252 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Abd h

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Hukum jaminan di Indonesia ; kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ek…

Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di negara mana pun, perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha (baik berbadan hukum ataupun tidak) kadangkala memerlukan "dana tambahan" untuk mengembangkan kehidupan dirinya dari perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha yang bersangkutan. Dana tambahan tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada badan-badan usaha…

Hukum jaminan di Indonesia ; kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ek…

Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di negara mana pun, perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha (baik berbadan hukum ataupun tidak) kadangkala memerlukan "dana tambahan" untuk mengembangkan kehidupan dirinya dari perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha yang bersangkutan. Dana tambahan tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada badan-badan usaha…