Ditapis dengan
Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024074388
- Deskripsi Fisik
- 224 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 379.589 Ind h
Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024074388
- Deskripsi Fisik
- 224 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 379.589 Ind h
Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024074388
- Deskripsi Fisik
- 224 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 379.589 Ind h
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Ilmu perundang-undangan :teori dan praktik di Indonesia
Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan per-undang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Oleh karena itu, daiam penyeleng-garaan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik I…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024255107
- Deskripsi Fisik
- iv, 308 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Ast i
Ilmu perundang-undangan :teori dan praktik di Indonesia
Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan per-undang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Oleh karena itu, daiam penyeleng-garaan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik I…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024255107
- Deskripsi Fisik
- iv, 308 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Ast i
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2001 2
Buku II (Januari ’01 - Juni ’01)
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii, 656 hlm. : ilus. ; 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 Ind h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah