Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam…
Pengetahuan tentang perpajakan internasional amat dibutuhkan oleh para eksekutif dan pelaku dunia usaha yang bermitra dengan perusahaan multinasional dan bergerak di sektor industri, perdagangan, logistik, dan transportasi dalam mata rantai jaringan internasional. Dengan memahami perpajakan internasional secara menyeluruh, mereka dapat merencanakan pajak dan mengambil keputusan bisnis dengan te…
Pengetahuan tentang perpajakan internasional amat dibutuhkan oleh para eksekutif dan pelaku dunia usaha yang bermitra dengan perusahaan multinasional dan bergerak di sektor industri, perdagangan, logistik, dan transportasi dalam mata rantai jaringan internasional. Dengan memahami perpajakan internasional secara menyeluruh, mereka dapat merencanakan pajak dan mengambil keputusan bisnis dengan te…
Bibliografi : hlm. 229-230
Bibliografi : hlm. 161-163
Bibliografi : hlm. 421-422
Bibliografi : hlm. 223
Bibliografi : hlm. 259-261
Bibliografi : hlm. 561-565
Bibliografi : hlm. 314