/var/www/html/slims9/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 40" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Pajak%" ]
Buku karya Gusfahmi ini berusaha memberikan gambaran tentang konsep zakat dan berusaha menarik pelajaran-pelajaran penting yang dapat digunakan untuk meluruskan kembali dan memperbaiki konsep pajak
Buku ini memuat jawaban atas sejumlah pertanyaan itu. Di samping sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, buku ini menyuguhkan pula jenis-jenis pajak di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Di bab-bab yang menyuguhkan jenis-jenis pajak tersebut dipaparkan bagaimana dasar hukum, sistem penghi…
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam…
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam…
Pengetahuan tentang perpajakan internasional amat dibutuhkan oleh para eksekutif dan pelaku dunia usaha yang bermitra dengan perusahaan multinasional dan bergerak di sektor industri, perdagangan, logistik, dan transportasi dalam mata rantai jaringan internasional. Dengan memahami perpajakan internasional secara menyeluruh, mereka dapat merencanakan pajak dan mengambil keputusan bisnis dengan te…
Pengetahuan tentang perpajakan internasional amat dibutuhkan oleh para eksekutif dan pelaku dunia usaha yang bermitra dengan perusahaan multinasional dan bergerak di sektor industri, perdagangan, logistik, dan transportasi dalam mata rantai jaringan internasional. Dengan memahami perpajakan internasional secara menyeluruh, mereka dapat merencanakan pajak dan mengambil keputusan bisnis dengan te…
Bibliografi : hlm. 229-230
Bibliografi : hlm. 161-163
Bibliografi : hlm. 421-422
Bibliografi : hlm. 223