Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Bibliografi : hlm. 235-240
Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbul-kan efek yang dikehendaki, berupa periindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagaipersoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakanjanji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses periindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi periindungan hukum terhad…
Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbul-kan efek yang dikehendaki, berupa periindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagaipersoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakanjanji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses periindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi periindungan hukum terhad…
Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbul-kan efek yang dikehendaki, berupa periindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagaipersoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakanjanji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses periindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi periindungan hukum terhad…