Text

Judicial review di Mahkamah Agung RI :tiga dekade pengujian peraturan perundang-undangan

---

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.
Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUPKI pada 1945, telah muncul usulan perlunya pengujian peraturan perundang-undangan, bahkan termasuk pengujian konstitu-sionalitas undang-undang.
Sejalan dengan perkembangannya di Indonesia (tahun 2000), kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang terhadap UUD 1945 diberikan kepada MPR (TAP MPR Nomor lll/MPR/2000), walaupun belum pernah dilaksanakan. Di samping MPR kewenangan pengujian tersebut masih diberikan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman {judicial review) yakni Mahkamah Agung dengan objek peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Buku yang berada dihadapan anda ini menganalisis pengujian peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan sistem hukum dan ketatanegaraan yang dianut, serta praktik pelaksanaannya di Mahkamah Agung.
Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh siapapun yang ingin mengetahui lebih dalam kelebihan, kelemahan, dan kesesuaian praktik judicial review di Mahkamah Agung dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Hoe j

Penerbit

Jakarta : Rajawali Pers., 2013

Deskripsi Fisik

xviii, 340 hal. : 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789797692582

Klasifikasi

348.02

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peraturan Perundang-Undangan

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar