Perpustakaan UIN Jurai Siwo Lampung

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyeleng¬gara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradiian etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan DKPP.

Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa hukum untuk mengajukan pengaduan di DKPP disertai dengan beberapa contoh kasus. Hal ini diperlukan mengingat hukum acara di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang masih baru, belum dikenal oleh khalayak luas.

Buku ini menjadi fjacaan yang pentihg dalam mengenal profil DKPP dan tata
cara yang benaku daiam pengadilan etika bagi penyelenggara pemilu. Sebagai
pengingat bakwa siapapun akan dimintai pertanggungjawajbannya baik di dunia
sebagai apa pun atau di afenerat kelak. Apalagt dalam feonteks pemilu yang
memilifei derajat menjaga kebaifean universal dalam periodc sejarah tertentu.
(Daniel Zuckron (anggota Bawaslu R] Takun 2012-2017).