Undang-undang otonomi daerah 1999 dan petunjuk pelaksanaan undang-undang oton…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 267 hlm;22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352Dew u

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 :tata negara, perd…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Financial planning

Financial Planning has been thoroughly revised to reflect the legislative and regulatory changes affecting the Australian financial planning industry. The textbook considers a number of reforms introduced as a consequence of the global financial crisis and the Henry Review on taxation reform. The text continues to present a comprehensive introduction to financial planning decisions, services an…

Hukum administrasi negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antafa kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar pnnsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang la…

International economics

It is our view that in a time of dramatic increase in globalization and high interrelatedness among coun¬tries, every student should have a conscious awareness of "things international." Whether one is studying, for example, political science, sociology, chemistry, art, history, or economics, developments worldwide impinge upon the subject matter of the chosen discipline. Such developments may…

Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral :studi kasus Provinsi Kalimanta…

Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…

Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral :studi kasus Provinsi Kalimanta…

Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…