Hukum adat Indonesia :suatu pengantar

Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia, seperti di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum"SafinatulHukkamFiTakhlisilKhassam"yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludi…

Teori ekonomi mikro

Persoalan ekonomi, baik mikro maupun makro, pada akhirnya hams diakui sebagai salah satu persoalan paling krusial sekaligus pelik dalam kehidupan manusia. Hal ini tidakterlepas dari dari kenyataan bahwa ketidakmampuan untuk mengatur, memahami, dan menjalankannya akan berakibat fatal bagi kelangsungan keberadaan baik individu,masyarakat,bahkan negara. Buku ini, terkait persoalan tersebut, walha…

Teori ekonomi mikro

Persoalan ekonomi, baik mikro maupun makro, pada akhirnya hams diakui sebagai salah satu persoalan paling krusial sekaligus pelik dalam kehidupan manusia. Hal ini tidakterlepas dari dari kenyataan bahwa ketidakmampuan untuk mengatur, memahami, dan menjalankannya akan berakibat fatal bagi kelangsungan keberadaan baik individu,masyarakat,bahkan negara. Buku ini, terkait persoalan tersebut, walha…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Perekonomian Indonesia:buku panduan mahasiswa/Suroso [et.al.]

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 511 575 8

Deskripsi Fisik

xxxviii, 449 hlm.:21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.1Sur p

Manajemen Sumber Daya Manusia/Human Resource Management 7e

Judul Asli : Human Resource ManagementBibilografi hlm. 359-360