Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Perekonomian Indonesia:buku panduan mahasiswa/Suroso [et.al.]

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 511 575 8

Deskripsi Fisik

xxxviii, 449 hlm.:21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.1Sur p

Manajemen Sumber Daya Manusia/Human Resource Management 7e

Judul Asli : Human Resource ManagementBibilografi hlm. 359-360

Undang-undang otonomi daerah 1999 dan petunjuk pelaksanaan undang-undang oton…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 267 hlm;22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352Dew u

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 :tata negara, perd…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Financial planning

Financial Planning has been thoroughly revised to reflect the legislative and regulatory changes affecting the Australian financial planning industry. The textbook considers a number of reforms introduced as a consequence of the global financial crisis and the Henry Review on taxation reform. The text continues to present a comprehensive introduction to financial planning decisions, services an…

Hukum administrasi negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antafa kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar pnnsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang la…