Ditapis dengan
Ekstradisidalam sistem peradilan pidana
Sebagai salah satu instrument penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasakan kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077768
- Deskripsi Fisik
- xiv. 216 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.1 Mar e
Ekstradisidalam sistem peradilan pidana
Sebagai salah satu instrument penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasakan kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077768
- Deskripsi Fisik
- xiv. 216 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.1 Mar e
Ekstradisidalam sistem peradilan pidana
Sebagai salah satu instrument penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasakan kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077768
- Deskripsi Fisik
- xiv. 216 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.1 Mar e
Ekstradisidalam sistem peradilan pidana
Sebagai salah satu instrument penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasakan kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077768
- Deskripsi Fisik
- xiv. 216 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.1 Mar e
Bimbingan dan konseling kelompok
Bimbingan dan konseling kelompok merupakan bahasan yang sangat diperlukan, karena dapat memfasilitasi individu untuk dapat memahami penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Lingkungan ini tentunya tempat di mana individu tersebut tinggal, baik keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat secara luas. Akan tetapi, saat ini bimbingan dan konseling kelompok semakin banyak diminati ketimbang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024442392
- Deskripsi Fisik
- xvi, 240 hal. : il. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.4 Ras b
Bimbingan dan konseling kelompok
Bimbingan dan konseling kelompok merupakan bahasan yang sangat diperlukan, karena dapat memfasilitasi individu untuk dapat memahami penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Lingkungan ini tentunya tempat di mana individu tersebut tinggal, baik keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat secara luas. Akan tetapi, saat ini bimbingan dan konseling kelompok semakin banyak diminati ketimbang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024442392
- Deskripsi Fisik
- xvi, 240 hal. : il. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 371.4 Ras b
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi :dalam tindak pidana korupsi paska…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah