Buku ini berupaya memetakan pemikiran Durkheim dalam studi sosiologi pendidikan dan memiliki dua tujuan penting (1) menjadi pintu masuk untuk memperkuat diskursus sosiologi pendidikan dalam perspektif Durkhemian di Indonesia. Sebagai pintu masuk, sangat memungkinkan untuk mengembangkan terjadinya dialektika secara intensif dalam produksi wacana dan gagasan tentang studi sosiologi pendidikan Dur…
Buku ini berupaya memetakan pemikiran Durkheim dalam studi sosiologi pendidikan dan memiliki dua tujuan penting (1) menjadi pintu masuk untuk memperkuat diskursus sosiologi pendidikan dalam perspektif Durkhemian di Indonesia. Sebagai pintu masuk, sangat memungkinkan untuk mengembangkan terjadinya dialektika secara intensif dalam produksi wacana dan gagasan tentang studi sosiologi pendidikan Dur…
Buku ini berupaya memetakan pemikiran Durkheim dalam studi sosiologi pendidikan dan memiliki dua tujuan penting (1) menjadi pintu masuk untuk memperkuat diskursus sosiologi pendidikan dalam perspektif Durkhemian di Indonesia. Sebagai pintu masuk, sangat memungkinkan untuk mengembangkan terjadinya dialektika secara intensif dalam produksi wacana dan gagasan tentang studi sosiologi pendidikan Dur…
Buku ini berupaya memetakan pemikiran Durkheim dalam studi sosiologi pendidikan dan memiliki dua tujuan penting (1) menjadi pintu masuk untuk memperkuat diskursus sosiologi pendidikan dalam perspektif Durkhemian di Indonesia. Sebagai pintu masuk, sangat memungkinkan untuk mengembangkan terjadinya dialektika secara intensif dalam produksi wacana dan gagasan tentang studi sosiologi pendidikan Dur…
Akademisi dan pakar hukum di Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. “Ini bukti dari para dekan hukum karena atas raasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi de…
Akademisi dan pakar hukum di Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. “Ini bukti dari para dekan hukum karena atas raasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi de…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…