Akuntansi :Untuk kelas 1 caturwulan 2 SMU /

Yang diterima : jil. 2a untuk kelas 2 cawu 1

Pengantar pendidikan

Edisi

Ed.1 Cet. 3

ISBN/ISSN

978-602-217-499-8

Deskripsi Fisik

xx, 254 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370 Teg p c.

Hukum dan Undang-Undang Perkebunan

Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan tersedianyaa kepustakaan yang membahas mengenai hukum perkebunan.

Hukum dan Undang-Undang Perkebunan

Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan tersedianyaa kepustakaan yang membahas mengenai hukum perkebunan.

Hukum dan Undang-Undang Perkebunan

Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan tersedianyaa kepustakaan yang membahas mengenai hukum perkebunan.

Hukum dan Undang-Undang Perkebunan

Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan tersedianyaa kepustakaan yang membahas mengenai hukum perkebunan.

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila

Indonesia sebagai negara hukum. dalam setiap kehidupan berbangsa dan bemegara harus dipedomani atau dilandasi oleh hukum. Oleh sebab itu untuk mewuiudkan cita negara hukum tersebut. diperlukan usaha untuk membangun hukum nasional yang beriiwa Indonesia. Yaitu hukum yang dibangun dari proses penggalian, penemuan dan pengembangan yang bersumber dari nilai-nilai. Pembangunan hukum berdasarkan pada…