Perencanaan pembangunan daerah

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: Bab I Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan. Penulis menguraikan tentang apa arti dan tujuan dari perencanaan pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Penulis membagi menjadi beberapa subbab mengenai Permasalahan Mikro, Permasalahan Makro, Sistem Transportasi/Penyediaan Pra…

Bukan sekadar petruk jadi ratu : jejak langkah dan pemikiran anak keturunan k…

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-602-968-092-8

Deskripsi Fisik

xv, 268 hlm. : ill. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 Oyo b

Sains berbasis alquran

Bibliografi : hlm. 253-255

Manajemen baitul maal wa tamwil (BMT)

Bibliografi : hlm. 231

We are not superman

Bibliografi: hlm. 59

Penelitian tindakan bimbingan dan konseling : dengan pendekatan islami dileng…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-932-885-1

Deskripsi Fisik

xiv, 166 h; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 370.78 Rid p c.

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…

Hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…