Ketika diketahui bahwa para siswa tidak mendapatkan nilai yang memadai dari hasil evaluasi sekolah, maka beberapa pertanyaan muncul dalam benak para pendidik, dimanakah letak kesalahan dalam proses pembelajaran? Ada beberapa faktor yang memerlukan kembali penataan ulang pembelajaran seperti desain sistem pendidikan dan strateginya, bobot evaluasi, teori belajar yang mendung sampai pada faktor f…
Buku ini mengulas lima belas bab yang berkaitan dengan bagaimana kurikulum dalam konteks pendidikan kita. Bab pertama memuat tentang telaah atas kurikulum pendidikan di Indonesia, disusul dengan bab berikut masing-masing mengulas secara mendalam tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum tingkat satuan pendidikan, rekonstruksi masyarakat dan kebudayaan da…
Buku ini mengulas lima belas bab yang berkaitan dengan bagaimana kurikulum dalam konteks pendidikan kita. Bab pertama memuat tentang telaah atas kurikulum pendidikan di Indonesia, disusul dengan bab berikut masing-masing mengulas secara mendalam tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum tingkat satuan pendidikan, rekonstruksi masyarakat dan kebudayaan da…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…