Ditapis dengan
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Sejarah para khalifah
Bibliografi : hlm. 399-404
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 978-979-592-440-1
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 408 [4] hlm. ; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2X9.2 Bas s
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah