Hukum cybercrime 4.0: kejahatan digital dan artificial intelligence (AI)

---

Hukum Pidana (Criminal Law, Penal Law, Strafrecht, Lex Criminalis) memiliki peran yang tidak bisa digantikan dalam ekosistem Revolusi Industri 4.0 sebagai upaya pencapaian tujuan masyarakat sosial, ekonomikal, legal, dan teknologikal. Dampak dari revolusi dan konvergensi dari Teknologi Informasi dalam peradaban Digital dapat dipahami dengan melakukan pendekatan legislasi, regulasi, dan swa regulasi. Pendekatan Legislasi (legislative approach) adalah upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dampak dari tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi dari Teknologi Informasi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru, atau membentuk kerangka pengaturan, atau regulasi yang baru adalah upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi dan arah kebijakan masa depan dari peradaban manusia. Buku ini berjudul HUKUM CYBERCRIME 4.0 sebagai korelasi konstruktif Cyberlaw dalam Kejahatan Digital dan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intellegence/A.I) dengan Masyarakat 5.0 (Society 5.0). Buku ini menyajikan pembahasan dan pengkajian secara cermat serta lengkap terkait Hukum Cybercrime di Indonesia yang memuat BAB I tentang TEORETIKAL YURISDIKSI VIRTUAL HUKUM CYBERCRIME 4.0 DI INDONESIA dengan pembahasan Fungsi Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat dalam Hukum Cybercrime 4.0; Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam Hukum Cybercrime 4.0; dan Teori Hukum Konvergensi dalam Hukum Cybercrime 4.0 sebagai penutup uraian teori hukum terkait cybercrime law. BAB II tentang CYBERCRIME 1.0 dengan pembahasan Konseptual Cybercrime 1.0 dalam Legislasi Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia, Prinsip-Prinsip Cybercrime 1.0, Delik-Delik Cybercrime 1.0, Sanksi-Sanksi Hukum Pidana 1.0. BAB III tentang CYBERCRIME 2.0 dengan pembahasan Konseptual Cybercrime 2.0 dalam Legislasi Teknologi Informasi (UU ITE 2008) di Indonesia, Prinsip-Prinsip Cybercrime 2.0, Delik-Delik Cybercrime 2.0, Sanksi-Sanksi Cybercrime 2.0. BAB III tentang CYBERCRIME 3.0 dengan pembahasan Konseptual Cybercrime 3.0 dalam Legislasi Teknologi Informasi (UU ITE 2016) di Indonesia, Prinsip-Prinsip Cybercrime 3.0, Delik-Delik Cybercrime 3.0, Sanksi-Sanksi Cybercrime 3.0. Buku ini ditutup dengan uraian pada BAB IV tentang CYBERCRIME 4.0 dengan pembahasan Konseptual Cybercrime 4.0 dalam Legislasi Teknologi Informasi (UU ITE 2024 dan UU PDP) di Indonesia, Prinsip-Prinsip Cybercrime 4.0, Delik-Delik Cybercrime 4.0, Sanksi-Sanksi Cybercrime 4.0.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026.8 DAN h c.

Penerbit

Bandung : PT Refika Aditama., 2025

Deskripsi Fisik

x, 154 halaman, ilus 25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-503-103-3

Klasifikasi

345.026

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

cetakan pertama

Subjek

Hukum Cybercrime 4.0
Kejahatan Digital
Artificial Intelligence

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Penulis, Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, FCBArb., FIIArb.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar